Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
Profil Kantor | Profil Industri | WP Terdaftar | Kode Etik |
AR | Pembayaran | Pelaporan | Complaint Centre | Standar Pelayanan Umum |
Tax Treaty | UU Pajak Bahasa Inggris | Berita | Artikel |
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Standar Pelayanan Umum

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR, KARTU NPWP DAN SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
  1. Pengertian
    1. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tertentu yang berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas lainnya serta kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
    2. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah kartu yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas lainnya.
    3. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang berisikan identitas dan kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak.
  2. Tata cara permohonan
    1. Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.
    2. Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa khusus yang mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau Pengusaha yang melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir pendaftaran ke Kantor Pelayanan Pajak.
    3. Formulir pendaftaran dilengkapi dengan dokumen lainnya seperti fotokopi surat keterangan domisili dari pejabat pemerintah setempat dan fotokopi KTP pengurus.
  3. Penyelesaian
    1. Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar dan kartu NPWP paling lama pada hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran beserta persyaratan diterima secara lengkap.
    2. Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak paling lama tiga hari kerja berikutnya setelah pelaporan beserta persyaratan diterima secara lengkap.

Dalam hal Wajib Pajak melakukan pendaftaran sekaligus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka Surat Keterangan Terdaftar, kartu NPWP dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diterbitkan secara bersamaan paling lama tiga hari kerja berikutnya setelah pelaporan beserta persyaratan diterima secara lengkap. [Top]

SURAT KETERANGAN FISKAL

  1. Pengertian Terkait dengan Surat Keterangan Fiskal
    1. Surat Keterangan Fiskal (SKF) adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berisi data pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk masa dan tahun tertentu.
    2. Wajib Pajak Bursa adalah Wajib Pajak yang sedang dalam proses penjualan sahamnya di Bursa efek, WP yang sudah terdaftar di Bursa Efek, dan WP yang sedang dalam proses penjualan obligasi.
    3. WP Non Bursa adalah WP yang sedang dalam proses pengajuan tender untuk pengadaan barang/jasa untuk keperluan Instansi Pemerintah.
    4. Penelitian adalah penilaian kelengkapan pengisian formulir permohonan SKF dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran pengisiannya (analisa laporan keuangan dengan penekanan pembebanan biaya dan pemotongan/pemungutan PPh, Equalisasi Omzet PPh dan PPN)
    5. Saat diterimanya permohonan adalah saat permohonan diterima secara lengkap oleh Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Wilayah DJP
  2. Tujuan Penggunaan Surat Keterangan Fiskal
    1. WP Bursa, memenuhi persyaratan pada saat akan menjual saham perusahaan di Bursa Efek atau akan menjual obligasi perusahaan melalui/tanpa melalui Bursa Efek.
    2. Bagi WP Non Bursa, memenuhi persyaratan pada saat akan melakukan penawaran pengadaan barang dan atau jasa untuk keperluan Pemerintah.
  3. Tempat Pengajuan Permohonan SKF
    1. WP dapat mengajukan permohonan SKF Kepada KPP tempat WP terdaftar
    2. WP Bursa dapat mengajukan permohonan SKF melalui Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yang selanjutnya meneruskan permohonan tersebut ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak untuk diteruskan ke KPP tempat WP terdaftar.
  4. Pernyaratan pengajuan SKF:
    1. Tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
    2. Mengisi formulir permohonan sebagaimana contoh pada Lampiran I dan II KEP-447/PJ./2001 Tgl 9 Juli 2001 ini dengan dilampiri dokumen sebagai berikut :

No.

Dokumen

WP Bursa

WP Non Bursa

a.

fotocopy SPT Tahunan PPh beserta tanda terima penyerahan SPT tersebut

3 tahun terakhir

tahun terakhir

b.

Fotocopy Laporan Keuangan Lengkap yang telah diaudit oleh Akuntan Publik

3 tahun terakhir

tidak perlu

c.

Daftar pemegang saham pendiri

bila hendak masuk bursa

tidak perlu

d.

Fotocopy SPPT dan STTS PBB

tahun terakhir

e.

Fotocopy Surat Setoran Bea (SSB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB)

khusus untuk WP yang baru memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan baik karena pemindahan hak (a.l.: jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain), maupun pemberian hak baru

  1. Waktu/Tempat Penerbitan/Penolakan SKF

WP Bursa

WP Non Bursa

Keterangan

5 hari kerja / KPP
10 hari kerja / Kanwil DJP
atau total 15 hari kerja

10 hari kerja / KPP

Sejak tanggal permohonan diterima lengkap oleh KPP

Sumber:
KEP-447/PJ./2001 Tgl 9 Juli 2001 Tentang TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL SE-33/PJ.4/2001 Tentang SURAT KETERANGAN FISKAL [Top]

LEGALISASI SURAT KETERANGAN DOMISILI

  1. Pengertian
    1. Surat Keterangan Domisili (SKD) digunakan sebagai dasar bagi pihak yang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan (residence) dari Wajib Pajak.
    2. Dalam hal SKD akan digunakan untuk lebih dari satu pembayar penghasilan, maka Wajib Pajak luar negeri dapat menyampaikan fotokopi yang telah dilegalisasi Kepala KPP tempat salah satu pembayar penghasilan terdaftar kepada pihak yang membayar penghasilan.
  2. Tata cara permohonan
    1. Wajib Pajak luar negeri melalui WP pembayar penghasilan menyampaikan SKD asli berserta fotokopinya kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak pembayar penghasilan terdaftar.
    2. Surat Keterangan Domisili yang dapat dilegalisasi harus mempunyai persyaratan sebagai berikut:
      • SKD diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah di negara treaty partner. Namun demikian, SKD yang dibuat oleh pejabat pajak Kantor Pajak tempat Wajib Pajak luar negeri yang bersangkutan terdaftar dapat diterima dan dipersamakan.
      • SKD berlaku selama satu tahun sejak tanggal diterbitkan, kecuali untuk Wajib Pajak Bank.
  3. Penyelesaian
    Kepala Seksi Pelayanan dapat melegalisasi SKD pada saat permohonan atau paling lama pada hari kerja berikutnya setelah permohonan diterima lengkap. [Top]

PEMINDAHBUKUAN (Pbk)

PENGERTIAN
Pemindahbukuan (Pbk) meliputi :

    1. Pbk. karena adanya pemberian bunga kepada Wajib Pajak (WP) akibat kelambatan pengembaliankelebihan pembayaran pajak.
    2. Pbk karena diperolehnya kejelasan Surat Setoran Pajak (SSP) yang semula diadministrasikan dalamBermacam-macam Penerimaan Pajak (BPP).
    3. Pbk. karena salah mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) baik menyangkut WP sendiri maupun WPlain.
    4. Pbk. karena adanya pemecahan setoran pajak yang berasal dari SSP.
    5. Pbk. karena adanya pelimpahan PPh Pasal 22 dalam rangka impor atas dasar inden sebelum berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.04/ 1990 tentang PPh Pasal 22, PPN dan atau PPn BMuntuk kegiatan usaha di bidang impor atas dasar inden.

(Pasal 3 KMK No. 88/KMK.04/1991 tanggal 24 Januari 1991)

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK MELALUI PEMINDAHBUKUAN

    1. WP mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak up. Kepala KPP setempat,kecuali Pbk. dalam rangka pelaksanaan Pasal 11 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983.
      (Pasal 4 ayat (1) KMK No. 88/KMK.04/1991 tanggal 24 Januari 1991)
    2. Pbk dapat dilakukan antar jenis pajak yang sama atau berlainan, dari masa atau tahun pajakyangsama atau berlainan, untuk wajib pajak yang sama atau berlainan, dalam KPP yang sama atau berlainan.
      (Pasal 1 KEP-965/PJ.9/1991 tanggal 17 Oktober 1991)
    3. Pbk karena adanya kelebihan pembayaran pajak atau adanya pemberian bunga kepada WP dilaksanakan oleh Kepala KPP yang menerbitkan SKP tanpa permohonan dari WP yang bersangkutan, dan tanpa memerlukanpersetujuan Kepala Kantor Wilayah DJP atau Direktur Jenderal Pajak.
      (Pasal 2 ayat (1) KEP-965/PJ.9/1991 tanggal 17 Oktober 1991)
    4. Pbk karena salah atau kurang jelas mengisi SSP atau untuk pemecahan setoran pajak atau untuk tujuan lain dilaksanakan oleh Kepala KPP yang berwenang melaksanakan Tata Usaha SSP, tanpa memerlukanpersetujuan Kepala Kantor Wilayah DJP atau Direktur Jenderal Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut :
      1. harus ada permohonan untuk dilakukan Pbk dari WP pemegang asli SSP kepada Kepala KPP dimana WP terdaftar;
      2. permohonan Pbk karena kesalahan mengisi nama dan NPWP pada SSP, harus dilampiri dengan surat pernyataan dari WP yang nama dan/atau NPWP tercantum dalam SSP, yang menyatakan bahwa SSP tersebut bukan miliknya dan WP tidak keberatan untuk memindahbukukan hal-hal yang tercantum dalam SSP yang bukan miliknya tersebut kepada WP yang mengajukan permohonan Pbk;
      3. permohonan Pbk karena kesalahan dalam mengisi SSP yang dilakukan oleh Bendaharawan/Pemungut Pajak dan atau dalam rangka pemecahan SSP, diajukan oleh Bendaharawan/Pemungut Pajak dimaksud;
      4. SSP yang dimohonkan untuk dipindahbukukan belum diperhitungkan dengan pajak yang terhutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT), Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP), Surat Pemberitaan (SPb), atau dalam Pemberitahuan Impor untuk Dipakai (PIUD) dari WP pemohon atau WP yang karena kekeliruantercantum dalam SSP tersebut.

(Pasal 2 ayat (2) KEP-965/PJ.9/1991 tanggal 17 Oktober 1991)

LAIN-LAIN
SSP dan Bukti Pbk yang telah dipindahbukukan harus dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Kepala KPP yang bersangkutan yang menunjukan bahwa atas SSP dan Bukti Pbk tersebut telah dilakukan Pbk.
(Pasal 5 KEP-965/PJ.9/1991 tanggal 17 Oktober 1991) [Top]

SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

  1. Pengertian
    Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh pasal 22 Impor adalah surat yang menyatakan WajibPajakdibebaskandari pemotongan dan atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain dalam rangka impor (dalam hal ini KPBC atau Bank Persepsi) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar.
  2. Jenis
    1. SKB Prinsip
      Adalah penelitian yang dilakukan secara garis besar terhadap permohonan Wajib Pajak dimana bila disetujui permohonan tersebut akan ditentukan kuota tertentu atas jenis-jenis barang yang dimitakan SKB PPh Pasal 22 Impor
    2. SKB Per Shipment
      Adalah pengurangan atas kuota yang dimiliki Wajib Pajak pada saat melakukan impor dengan disertai Invoice, Bill of Lading, Freight, dan Insurance
  3. Kriteria Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan
    1. Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat menunjukkan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena mengalami kerugian fiskal, atau
    2. Wajib Pajak berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal sepanjang kerugian tersebut jumlahnya lebih besar daripada perkiraan penghasilan netto tahun pajak yang bersangkutan, atau
    3. Pajak Penghasilan yang telah dibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yang akan terutang, kecuali terhadap penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final tidak dapat dimintakan SKB
  4. Syarat Pengajuan permohonan
    1. Surat permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor
    2. Proyeksi laporan Laba-Rugi tahun berjalan, beserta prakiraan penghasilan neto tahun berjalan
    3. Prakiraan jenis barang yang akan diimpor beserta kuantumnya dan nilainya dalam valuta asing, dalam tahun berjalan, yang meliputi kategori :
      • Barang Modal
      • Bahan baku
      • Bahan Penolong
      • Suku Cadang
      • Barang Lain-lain

Jangka waktu penyelesaian permohonan (SKB Prinsip) :
Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak surat permohonan Wajib Pajak dinyatakan lengkap akanditerbitkan Persetujuan / Penolakan terhadap permohonan WP [Top]

SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

  1. Pengertian
    Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh pasal 23 adalah surat yang menyatakan bahwa Wajib Pajak dibebaskan dari pemotongan dan atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain ( dalam hal ini pihak-pihak pemberipenghasilan ) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar.
  2. Kriteria Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan
    1. Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat menunjukkan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena mengalami kerugian fiskal, atau
    2. Wajib Pajak berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal sepanjang kerugian tersebut jumlahnya lebih besar daripada perkiraan penghasilan netto tahun pajak yang bersangkutan, atau
    3. Pajak Penghasilan yang telah dibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yang akan terutang, kecuali terhadap penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final tidak dapat dimintakan SKB
  3. Syarat Pengajuan permohonan
    1. Surat permohonan SKB PPh Pasal 23
    2. Proyeksi Laporan Laba-Rugi tahun berjalan, beserta prakiraan penghasilan neto tahun berjalan
    3. c. Daftar pihak-pihak pemberi penghasilan beserta nilai transaksi yang diperkirakan akanditerima / diperoleh.
  4. Jangka waktu penyelesaian permohonan
    Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak surat permohonan Wajib Pajak dinyatakan lengkap, akanditerbitkan Persetujuan / Penolakan terhadap permohonan WP [Top]
| Contact Us | ©2005 Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara